You are here

Sejumlah Tokoh Masyarakat Juga Beberkan Kecurangan

MK Gelar Sidang Gugatan Kecurangan Pilkada Batu Bara 16 Oktober

 

MEDAN, MANDIRI

Gugatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada 16 Oktober 2013.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu Bara Donni Harahap yang dihubungi Antara di Medan, Kamis, mengatakan jadual persidangan itu diketahui setelah dirinya dihubungi salah seorang staf Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari informasi yang disampaikan, gugatan terhadap hasil Pilkada Batu Bara tersebut diajukan pasangan nomor urut 5 yakni Zahir dan Suriono.

Namun, pihaknya belum mengetahui materi gugatan yang disampaikan pasangan yang didukung PDI Perjuangan, Partai Republika Nusantara, dan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Meski demikian, pihaknya akan mempersiapkan tim kuasa hukum untuk beracara di MK.

“Penasihat hukumnya sedang kami bahas,” katanya.

Sebelumnya, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Pilkada Batu Bara disampaikan KPU, pasangan calon No. 6 OK Arya – RM Harry Nugroho memperoleh 65.899 suara (36,449 %), pasangan calon No. 5 Ir. Zahir MAP – Suriono ST memperoleh 63.732 suara (35,250 %), pasangan calon No. 4 Ir. Yahdi Khoir Harahap MBA – Drs. Syarkowi Hamid 26.194 suara, pasangan calon No. 1 Drs. H. Gong Matua Siregar – H.Achmad Deni SE 10.752 suara, pasangan calon No. 2 Zulkarnain SKM, M.Kes – Masitah 7.987 suara serta pasangan calon No. 3 Kurnia Gunawan Darwis Iskandar – Murlan Alamria Simarmata SE memperoleh 6.242 suara.

DITUDING CURANG

Namun demikian, tim pemenangan pasangan calon No. 5 menuding Pilkada yang digelar 19 September 2013 tersebut berlangsung penuh dengan kecurangan, sejak sebelum pemungutan suara hingga penghitungan suara. Pihak Pasangan Calon No. 5 mengklaim kecurangan menyebabkan hasil suara berbalik dari yang seharusnya calon mereka (Pasangan No. 5 Zahir-Suriono) yang memenangkan Pilkada, berubah menjadi dimenangkan calon incumbent OK Arya-Harry Nugroho (Pasangan No. 6).

Menurut Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 5, Pirdot Lb Tobing, kecurangan telah terjadi sejak menjelang hari “H” pemungutan suara hingga tahapan penghitungan mulai dari TPS hingga PPK. Antara lain, pihaknya menangkap tindakan money politik dari pihak pasangan calon tertentu, adanya indikasi keberpihakan penyelenggara dari KPU hingga KPPS, penangkapan pemilih yang nota bene pejabat Pemkab Batu Bara yang memiliki KTP ganda sebagai penduduk Kota Medan dan penduduk Batu Bara, penangkapan terhadap “pencurian” kota suara dengan disimpan di rumah warga di sejumlah Desa, pembukaan kunci kotak surat suara dan perusakan segel kotak surat suara saat kotak suara berada di tingkat PPS, perbedaan hitungan antara di TPS dengan di PPK, dan sebagainya.

Hampir semua kecurangan dan pelanggaran pidana Pemilukada yang mereka tangkap tersebut, menurut Pirdot telah dilaporkan kepada Panwas setempat dan diberitaacarakan. Dan atas dasar kecurangan-kecurangan yang mereka temukan itu lah, pihak Pasangan Calon No. 5 Ir. Zahir, M.AP dan Suriono ST, M.Si melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Dalam hitungan kami, jika tidak terjadi kecurangan-kecurangan itu jelas pihak kami yang memenangkan Pilkada Batu Bara ini,” kata Pirdot yang juga Sekretaris DPD PDIP Batu Bara itu kepada wartawan di Batu Bara, Jumat kemarin.

Tudingan kecurangan Pilkada Batu Bara 2013 itu juga menjadi klaim warga masyarakat, sehingga gelombang protes merebak sejak penghitungan di tingkat PPK seperti di PPK Limapuluh dan Sei Suka hingga ke kantor KPU di Limapuluh. Pada aksi protes masa dari berbagai kalangan di tujuh kecamatan se-Kab. Batu Bara ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batu Bara, Senin 23 September 2013, pecah bentrok antara warga pemrotes dengan aparat kepolisian dan Brimob, menyebabkan sejumlah orang luka-luka termasuk di antaranya harus dirawat di rumah sakit.

DIBEBERKAN

Berbagai kecurangan juga sudah dibeberkan sejumlah tokoh masyarakat Batu Bara saat mendatangi Kantor KPU Batu Bara, Senin (23/9). Menurut mereka, berbagai pelanggaran dan kecurangan banyak ditemukan mulai dari awal penyeleksian berkas kandidat Bupati/kandidat Wakil Bupati sampai pada pelaksanaan pemilihan yang dinilai tidak disikapi bijaksana oleh KPU.

Pernyataan keras disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Kab Batu Bara, seperti H Alladin, H Mail, H Aziz, Kamaruddin TH, Efendi Tanjung, Burhan, Safriadi, Irwansyah, Arham, Zulkarnain di hadapan komisioner KPU Khairil Anwar didampingi anggota Donni Husin Harahap, saat menerima  delegasi para tokoh di ruangan aula Kantor KPU.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluh kesah dan kekhawatiran melihat kondisi darerahnya pasca pelaksanaan Pilkada yang kian hari kondisinya, menurut mereka, semakin memanas. “Kita yang datang ini bukan mengatasnamakan dari kandidat mana pun, tapi atas nama masyarakat yang peduli dengan Batu Bara,” ujar Effendi Tanjung.

Dikatakan, ada beberapa hal yang perlu mereka sampaikan pasca Pilkada yang mereka nilai ini sangat melukai hati rakyat, seperti di beberapa TPS sampai ke PPK terindikasi beberapa petugas penyelenggara berlaku  kecurangan dalam penghitungan, bahkan menurutnya, salah satu komisioner KPU ikut di dalamnya.

“Hari ini KPU sebagai penyelenggara telah gagal mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil serta transparan dan juga mengingkari komitmen mereka sendiri,” katanya. Menurutnya, dengan banyaknya temuan pelanggaran yang ditemukan sudah layak hasil pemilihan itu dibatalkan, karena demokratisasi yang bermartabat di daerah ini sudah tercoreng.

“Saudara KPU, momentum Pilbup ini adalah tolak ukur buat saudara berlaku jujur, kalau tidak sangat kita sayangkan cara kerja KPU yang di akhir jabatannya meninggalkan permasalahan dengan munculnya kecurangan pada Pilkada ini,” tegas Tanjung.

Toloh masyarakat lainnya, Irwansyah juga menilai KPU lalai dan sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. “Sebelumnya sudah kita ingatkan agar Komisioner KPU bekerja jurdil, tapi nyatanya permintaan kami tidak direspon. Kecurangan ini memang kesannya sudah terorganisir dan dikondisikan salah satu balon. Contohnya ada satu kejadian di Desa Pakam Raya Selatan (Kecamatan Medang Deras - red) penghitungan suara sangat berbeda dari data C 1 saksi masing-masing pasangan calon. Kemudian selesai penghitungan kotak suara yang seharusnya disimpan di kantor desa, tetapi disimpan di rumah salah satu warga,” beber Irwansyah.

Hal serupa juga kata Irwansyah terjadi di Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka, kotak suara seharusnya di kantor desa, namun dengan berbagai alasan pukul 5 sore itu kotak suara sampai di kantor camat setempat. “Ini kan pelanggaran yang mutlak dilakukan penyelenggara, jadi tolong kami hasil penghitungan itu dibatalkan dan pemungutan suara diulang. Kalau tidak, berarti hidup berdemokrasi di Batu Bara ini jelas-jelas sudah dikebiri,” ujar Irwansyah.

Ditambahkan Zulkarnain, pihaknya sangat berharap aspirasi bisa ditanggapi KPU  secara bijak dan serius, karena menurut dia ada lima kecamatan di Kab Batu Bara, PPS, PPL dan PPK diduga bermain dengan salah satu pasangan calon.

“Bagi kami siapa pun yang menang siap menerimanya, tapi kalau berlaku tidak di relnya maka kami sangat menyayangkan. Bayangkan, Gubernur sudah menetapkan hari libur pada semua instansi pemerintahan dan swasta  tanpa terkecuali sekolah saat pemungutan suara, namun di Kab. Batu Bara ini lain, hanya SD dan SMP saja diliburkan, tapi SMA danSMK tidak libur, apa tidak pelanggaran ini namanya,” tutur Zulkarnain.

Menanggapi masalah itu Komisioner KPU Khairil Anwar SH M,Si mengatakan sebelum pelaksanaan sudah disampaikan surat edarah ke seluruh instansi pemerintahan dan sekolah, tapi kalau tidak diindahkan itu berarti pelanggaran dan yang berhak memproses adalah Panwaslu.

Kemudian, katanya, terkait ditemukan adanya kecurangan, pihaknya sudah berkali-kali mensosialisasikan terhadap petugas, agar jangan berlaku curang. “Masalah pelaksanaan memang ada banyak desa yang tidak prosedural dalam pelaksanakan Pilkada dan untuk mempertanggungjawabkannya, kita panggil mereka terkait temuan kotak suara yang terletak di rumah warga.

KPU tetap bekerja mengikuti UU dan harus independen, jadi bila ada komisioner berlaku curang, silakan sampaikan buktinya agar bisa ditindak melalui badan kehormatan KPU,” katanya. Khairil juga mengakui, saat ini tidak sedikit masyarakat yang tidak percaya kepada KPU dan itu baginya sangat lumrah.(int/BS)

Add new comment